KENAIKAN BBM & KEPEMIMPINAN

KENAIKAN BBM DAN KEPEMIMPINAN

Beberapa hari lagi akan diberlakukan kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM. Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya beban subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah atas BBM. Pemerintah berharap semua ini dapat memangkas subsidi yang selama ini dikeluarkan. Dalam menghitung APBN 2012, pemerintah dan DPR RI menyepakati harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$ 90 per barel sebagai patokan. Kenyataannya, ICP saat ini sudah US$ 115 per barel. Sedangkan konsumsi premium dan solar juga meningkat dari 36 juta kiloliter pada 2010 menjadi 40 juta kiloliter pada 2011 lalu. Subsidi pemerintah untuk solar dan premium sepanjang 2012 akan melonjak dari Rp 123,6 triliun menjadi Rp 191,1 triliun, dengan catatan jika harganya tidak naik. Jika harga minyak dunia terus naik, subsidi akan menggelembung di luar kemampuan anggaran negara. Padahal, pengeluaran itu akan lebih bermanfaat jika dipakai untuk keperluan lain, misalnya pembangunan jalan, jembatan, dermaga, kapal perintis, infrastruktur lain yang sangat diperlukan masyarakat atau untuk peningkatan pelayanan pendidikan kesehatan

Mantan Ketua Dewan Gubernur Organisasi Negara Eksportir Minyak atau OPEC (Organization Of Petroleum Exporting Countries), Maizar Rahman setuju dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. “Sudah saatnya rakyat dilatih mengikuti irama fluktuasi harga minyak dunia,” kata Maizar. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofyan Wanandi setuju dan mendukung kenaikan harga BBM. Menurut dia, subsidi BBM bisa dimaksimalkan juga untuk pembangunan sarana infrastrukutur dalam negeri.

Saya mencoba menarik diri dari kontroversi setuju atau tidaknya kenaikan harga BBM ini dengan harapan dapat melihat secara lebih jelas apa gambaran besar dan arah dari kebijakan ini dan mengapa ada penolakan di sana sini. Setelah itu, saya mendapati bahwa kebijakan kenaikan BBM ini belumlah tepat waktunya. Mengapa demikian ?

Penolakan yang sedemikian besar, tidak hanya dikalangan mahasiswa sebagai sebuah representasi kekuatan yang selalu kritis dan melakukan keseimbangan wacana, namun penolakan ini juga dilakukan oleh beberapa Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang ada yang sebenarnya merepresentasikan kondisi masyarakat secara langsung.

Memang nampaknya nasib sial sedang melanda masyarakat Indonesia terutama bagi para buruh dimana setelah berjuang setengah mati untuk menaikkan UMP (bahkan hingga sedikit mengarah ke anarkisme seperti kejadian di Batam, atau hingga pemblokiran jalan tol di Bekasi), dimana sedikit banyak telah menampakkan hasil dengan mampu menggolkan usulannya, para pekerja di Indonesia harus dihadapkan pada kenaikan harga BBM yang saya yakin akan mendongkrat kenaikan berbagai hal lainnya, misalnya sembako atau harga barang - barang lainnya.

Saya menjadi salah seorang yang sangat percaya bahwa kepemimpinan seseorang akan selalu menjadi salah satu referensi dari dari besar atau kecilnya sebuah resistensi atas kebijakan yang akan dikeluarkan. Dalam konteks Indonesia, kepemimpinan yang ada saat ini mengarah pada figur presiden saat ini.

Nah, mungkin resistensi yang demikian besar sebenarnya disebabkan karena pemerintah saat ini dinilai tidak berhasil mensejahterakan masyarakat umum. Bahkan hal ini diperparah dengan banyaknya pemimpin - pemimpin partai hingga birokrat serta petugas pajak yang diseret ke pengadilan akibat kasus korupsi. Rakyat yang selama ini diminta selalu taat membayar pajak, nampaknya geram dengan semua perilaku birokrasi dan para peringgi partai. Ketika rakyat sudah menipis kepercayaannya atas pemimpin yang ada, maka ketika masuk di saat - saat kritis, seorang pemimpin yang tidak memiliki kepercayaan besar dari rakyat akan menemui banyak kendala dalam membuat keputusan yang tidak popular, termasuk keputusan untuk menaikkan harga BBM.

Ketika saya merefleksikan hal ini dalam pengelolaan hubungan industrial, maka ini seperti manajemen yang membuat kebijakan yang tidak popular bahkan mungkin hingga keputusan untuk menunda kenaikan gaji (sebuah keputusan yang sangat tidak disukai buruh). Ketika manajemen selama ini tidak memiliki “bank emosi” dan perilakunya tidak disenangi oleh buruh, maka resistensi akan muncul demikian hebat.

Saya pernah mendapatkan sharing cerita seorang HR Manager yang harus merumahkan hampir separoh dari karyawannya karena sepinya order pada saat - saat krisis. Pada saat itu, dia mendiskusikan hal ini dengan beberapa pimpinan Serikat Pekerja di perusahaan tersebut. Setelah itu diambil keputusan bahwa untuk tetap mempertahankan perusahaan ini memang pilihan untuk merumahkan karyawan menjadi hal yang paling mungkin dilakukan. Teman saya tersebut bahu membahu dengan beberapa pimpinan Serikat Pekerja mulai membangun mekanisme untuk menyampaikannya kepada karyawan. Mereka menjanjikan bahwa setelah perusahaan mendapatkan order kembali, pekerja yang dirumahkan akan dipanggil bekerja kembali. Dan akhirnya berhasil !!!  Janji manajemenpun dibuktikan dengan memanggil kembali karyawan yang dirumahkan untuk bekerja kembali seiring membaiknya order yang diterima perusahaan.

Mungkin seharusnya SBY dapat belajar dari pengalaman bahwa keputusan yang tidak popular perlu diimbangi sebelumnya dengan prestasi kerja. Janji SBY untuk mendorong pemberantasan korupsi terbukti tidak berhasil. Bahkan rakyat mungkin justru jengkel akibat keluhan dari SBY yang merasa dijadikan target oleh teroris. Bagaimana bisa bangkit apabila pemimpin bangsa ini mengeluh di saat kondisi masyarakat sedang terpuruk. Perampokan dimana - mana, pemerkosaan, pencurian bahkan narkoba terus mengancam nyawa masyrakat saat ini. Kalau presiden punya paspamres, rakyat punya siapa untuk melindungi jiwanya?

Intinya adalah, seorang pemimpin harus terus membangun kepercayaan rakyatnya, dengan begitu di saat - saat krisis, kepercayaan rakyat atas pemimpinnya dapat membuat rakyat bertahan dalam kondisi sulit. Hal ini yang tidak dimiliki pemimpin Negara kita saat ini.